SUARA MINANG - Hari ini: Jum'at, 24 Januari 2020

Menu

‘Mahar’ Rp 500 Miliar Berbuntut Panjang

  Dibaca : 96 kali
‘Mahar’ Rp 500 Miliar Berbuntut Panjang
Cawapres Sandiaga Uno

SUARAMINANG.com, JAKARTA – Tudingan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terhadap Cawapres Sandiaga Uno yang membayar ‘mahar’ politik sebesar Rp 500 miliar ke PKS dan PAN ternyata berbuntut panjang. Sandiaga Uno dilaporkan ke Bawaslu.

Laporan disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Federasi Indonesia Bersatu (FIB) dan Relawan Jokowi, Rumah Relawan Nusantara The Presiden Centre terkait mahar politik sebesar Rp 500 miliar ke PKS dan PAN.

“Langkah yang kami lakukan hari ini adalah bentuk respon daripada pernyataan Wasekjen Partai Demokrat Andi Aries karena berkali-kali kita lihat dia mengatakan mendapat informasi terkait politik mahar sebesar Rp 500 miliar dari orang yang kredibel,” kata Sekjen FIB Muhammad Zakir Rasyidin di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (14/08/18).

Soal sumber yang kredibel tentang dugaan uang politik itu, tambahnya perlu ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Pihaknya berharap proses kontestasi pemilu 2019 diwarnai dengan cara yang baik agar kualitas demokrasi bisa lebih baik.

Sekretaris Presidium Fahmy Hakiem mengatakan, laporan sudah diterima oleh Bawaslu. Laporan dilayangkan oleh Relawan Jokowi, Rumah Relawan Nusantara The Presiden Centre. Laporan tersebut dilengkapi dengan sejumlah dokumen termasuk tweet Andi Arief hingga pernyatnaan yang dikeluarkan oleh Sandiaga.

“Tapi, kami harus melengkapi beberapa data. Kita bawa bukti tweet Andi Arief. Pernyataan Sandiaga yang bilang uang 1 triliun  adalah uang kampanye, lihat di berita tanggal 14 lalu,” tandas Fahmy di Jakarta.

Berdasarkan laporan tersebut,  Bawaslu   akan meminta klarifikasi kepada pihak terkait dan pemanggilan bisa dilakukan minimal dua hari setelah adanya laporan tersebut. “Bawaslu akan klarifikasi, pihak yang diduga akan dipanggil,” kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Bila terbukti, kata Fritz, bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 228 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Pasal 28 yang paling mungkin parpol tidak bisa calonkan parai di tahapan berikutnya berkaitan (sanksi) dengan parpol tapi tidak dengan paslon. Sekali lagi, ini harus mengacu klarifikasi yang dilakukan Bawaslu apakah hanya pasal 228 ataukah melebar,” jelasnya.

Sandiaga Uni membantah tudingan dirinya menerma mahar Rp 500 miliar ke PKS dan PAN dalam pencapresan tersebut. “Kita bisa pastikan itu tdak betul yang disampaikan,” ujarnya, Minggu (12/08/18).

Ditambahkan, tidak ada uang yang dibayarkan kepada parpol koalisinya. Namun, Sandiaga menungkapkan bersedia memberikan uang untuk kampanye parpol koalisi  yang mengusung dirinya.

Terkait laporan ke Bawaslu, Sandiaga belum mengomentari. Wagub DKI yang mundur sebagai akibat maju dalam pilpres hanya tersenyum sambil menggelengkan kepada ketika ditanya wartawan di Graha Irama, Jaksel. (Idh/berbagai sumber)

Editor:
KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional