SUARA MINANG - Hari ini: Jum'at, 24 Januari 2020

Menu

SETARA Institute: Pernyataan Presiden Langgar UUD 1945

  Dibaca : 76 kali
SETARA Institute: Pernyataan Presiden Langgar UUD 1945
Presiden Joko Widodo

SUARAMINANG.com, JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta TNI dan Polri menyosialisasikan kinerja pemerintah dinilai melanggar UUD 1945. Pernyataan itu kontroversial yang justru dapat melemahkan kepemimpinannya.

Ketua SETARA Institute Hendardi menyatakan dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/08/18). “Permintaan Jokowi dalam batas-batas tertentu bisa  dikualifikasi sebagai pelanggaran UUD Negara RI Tahun 1945. Pada pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD ditegaskan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara, sedangkan Polri adalah aparat keamanan dan penegak hukum,” kata Hendardi.

Padahal, hubungan Presiden dengan TNI dan Polri merupakan hubungan kenegaraan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara. “Jika TNI dan Polri diminta mensosialisasikan kinerja pemerintah, maka TNI dan Polri bisa dianggap melanggar konstitusi.  Dua institusi ini bukanlah anggota kabinet yang berkewajiban mensosialisasikan kinerja pemerintah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Presiden diminta memberikan penjelasan secara detail mengenai pernyataannya mengenai TNI dan Polri melakukan sosialisasi kinerja pemerintah. “Tanpa penjelasan lebih detail, pernyataan Jokowi akan mengundang kontroversi yang justru akan melemahkan kepemimpinan Jokowi dalam menjaga integritas sistem ketatanegaraan. Jadi, sebaiknya Jokowi memberikan penjelasan lebih detail, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru di tahun politik,” jelas dia.

Hendardi mengatakan, Presiden Joko Widodo yang meminta perwira TNI/Polri untuk ikut mensosialisasikan pencapaian program kerja pemerintah pada Kamis (23/8), akan mengingatkan publik pada doktrin Dwi Fungsi TNI/Polri di masa lalu, dimana dua intitusi negara itu digunakan oleh Soeharto sebagai garda terdepan dalam upaya memenangi kontestasi politik dan menjaga stabilitas keamanan.

“Bahkan, untuk memastikan netralitas anggota, TNI/Polri hingga kini belum diberi hak pilih oleh perundang-undangan Indonesia. Makna netralitas TNI/Polri menuntut semua pihak untuk tidak sedikitpun menyeret dua institusi ini pada setiap hajatan politik republik. Mereka hanya ditugasi memastikan keamanan terjaga dan penegakan hukum yang adil,” paparnya.

Disisi lain Hendardi menilai, pernyataan Presiden Jokowi itu kemungkinan mempunyai maksud lain. “Bisa jadi maksud utamanya adalah agar TNI/Polri menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan dengan memastikan hoax yang tersebar di tengah masyarakat terkait kinerja pemerintah haruslah diluruskan, karena bisa mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Jadi, permintaan ini dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keamanan,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, kata Hendardi materi hoax menjelang pemilu bukan hanya soal identitas SARA tetapi juga informasi capaian kinerja pemerintah yang dipalsukan dengan tujuan membangun kebencian pada presiden yang berkuasa. (Incan)

Editor:
KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional