SUARA MINANG - Hari ini: Senin, 17 Februari 2020

Menu

KPK Cekal Dua Saksi Dugaan Suap Kuota Impor Perum Perikanan Indonesia

  Dibaca : 5 kali
KPK Cekal Dua Saksi Dugaan Suap Kuota Impor Perum Perikanan Indonesia
Kuota Impor Perum Perikanan Indonesia (ilustrasi)

JAKARTA, Suara Minang – Ditjen Imigrasi mendapat surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap  dua saksi dalam kasus dugaan suap kouta impor ikan di Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo).

Kedua saksi wiraswastawan tersebut adalah Desmon Previn atau Advisor K-Value Managing Partner Cana Asia Limited, dan Richard Alexander Anthony.

“Pelarangan ke luar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan terhitung sejak 25 September 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi Liputan6.com di Jakarta, Kamis (25/9/19).

Diungkapkan, dalam kasus ini KPK menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda sebagai tersangka kasus dugaan suap kuota impor ikan. Selain Risyanto, KPK juga menjerat Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya mengatakan, “KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan dua orang sebagai tersangka.”

Saut menambahkan, dalam kasus ini KPK menemukan adanya dugaan alokasi fee Rp 1.300 untuk setiap kilogram ikan yang diimpor. Menurut Saut, Dirut Perum Perindo Risyanto telah menerima 30 ribu dollar AS untuk keperluan pribadinya dari Mujib Mustofa.

“RSU meminta MMU untuk menyerahkan uang tersebut kepada perantaranya ASL,” kata Saut.

Petugas menunjukkan barang bukti uang sebesar 30 ribu dollar AS hasil OTT kasus dugaan suap kuota impor ikan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/09/2019). KPK menetapkan dua tersangka terkait kuota impor jenis ikan frozen pacific mackerel atau ikan salem. (merdeka.com)

Menurut Saut, Risyanto meminta fee tersebut dari Mujib lantaran Perum Perindo memberikan kesempatan untuk perusahaan Mujib melakukan impor ikan. Padahal, PT Navy Arsa Sejahtera (NAS) merupakan salah satu perusahaan importir ikan yang telah masuk blacklist sejak tahun 2009 karena melakukan impor ikan melebihi kuota.

Saut menceritakan melalui mantan Pegawai Perum Perindo, Mujib berkenalan dengan Risyanto. Mujib kemudian menemui Risyanto dan membicarakan masalah kebutuhan impor ikan. Sekitar bulan Mei 2019 dilakukan pertemuan antara Mujib dan Risyanto.

“Saat itu disepakati bahwa MMU akan mendapatkan kuota impor ikan sebanyak 250 ton dari kuota impor Perum Perindo yang disetujui Kemendag. Sehingga meskipun kuota impor diberikan kepada Perum Perindo, pada kenyataannya yang melakukan impor adalah PT NAS,” kata Saut.

Saut mengatakan, setelah 250 ton ikan berhasil diimpor oleh PT NAS, kemudian ikan-ikan tersebut berada di karantina dan disimpan di cold storage milik Perum Perindo. Berdasarkan keterangan Mujib hal ini dilakukan untuk mengelabui otoritas yang berwenang agar seolah-olah yang melakukan impor adalah Perum Perindo.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Mujib disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pihak yang diduga penerima Risyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. nan

 

Editor:
KOMENTAR

Belum Ada Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional