Jakarta , Menjelang akhir tahun 2024, Badan Pangan Nasional (NFA) bekerja sama dengan Perum Bulog dan Dinas Pangan Daerah mempercepat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai wilayah. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Astawa, mengatakan upaya ini sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kemendagri, untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Program SPHP akan difokuskan pada daerah yang masih mengalami harga beras tinggi seperti Sumatera Barat, Kalimantan, dan wilayah timur Indonesia. Pemerintah telah menambah kuota beras SPHP tahun ini dari 1,2 juta ton menjadi 1,4 juta ton. "Kami minta para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menugaskan Kepala Dinas Pangan segera melakukan kolaborasi dengan Pimwil Bulog untuk intervensi harga. Sudah kami lampirkan dalam surat, pasar-pasar mana saja yang perlu dilakukan intervensi sehingga harga beras bisa kembali wajar,” ujar Ketut dalam Rakor SPHP Beras secara daring, Rabu (13/11).
Ketut juga mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan produktivitas pangan di wilayahnya masing-masing dan menyiapkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) melalui anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) guna mendukung mobilisasi pangan antardaerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi pangan yang merata di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhammad Suyamto, menegaskan kesiapan Bulog dalam menjalankan operasi stabilisasi harga. Stok di Bulog saat ini cukup besar, sekitar 1,8 juta ton, yaitu 1,6 juta PSO dan 200 ribu komersial. Suyamto menambahkan bahwa stok CBP sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan siap untuk didistribusikan.
Hingga 11 November 2024, realisasi penyaluran Beras SPHP telah mencapai 1.253.824 ton, atau sekitar 89,56% dari target 1,4 juta ton. Sebagian besar distribusi dilakukan melalui pengecer, diikuti oleh distributor, Satgas, Pemda, dan BUMN. Kanwil DKI Jakarta & Banten mencatat penyaluran terbesar sebesar 299.712.055 ton, sedangkan penyaluran terendah terjadi di Kanwil Bali.
Deputi Bidang Perekonomian KSP, Edy Priyono, juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Ia menekankan pentingnya penyerapan beras atau gabah petani di daerah dengan harga di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar stabilitas harga terjaga.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menambahkan bahwa intervensi terhadap dinamika harga beras perlu dilakukan demi keterjangkauan pangan di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa pangan harus dapat diakses secara geografis maupun ekonomis oleh seluruh masyarakat.
Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI pada 6 November 2024, Arief mengusulkan tambahan anggaran untuk penyaluran bantuan pangan dan pelaksanaan SPHP pada tahun 2025. "Untuk bulan Januari dan Februari 2025, kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton dikali dua. Kemudian juga (rencana) dimulainya kembali bantuan pangan di tahun 2025," ungkapnya.
Program SPHP ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras di berbagai wilayah Indonesia, sehingga dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang wajar di tengah fluktuasi harga di pasar.
