Anies Minta Pengelola Apartemen Patuhi Pergub Pengelolaan Rusunami

JAKARTA, Suara Minang – Mencegah terulangnya kasus perjudian berskal internasional ala kasino di Apartemen Robinso, Penjaringan Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta kepada seluruh pengelola apartemen di Ibu Kota untuk mematuhi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Adalah, “Penting pelaksanaan Pergub 132 Tahun 2018,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/10/19). Perjudian kelas internasional ala kasino itu digerebek oleh Polda Metro Jaya pada Minggu 6 Oktober 2019 malam.

Anies mengatakan, dengan menerapkan Pergub 132/2018 akan memastikan lingkungan di sekitar apartemen terjaga dari ancaman perjudian, seks bebas dan narkoba. “Maka warga penuhi apartemen pasti akan memastikan lingkungannya bersih dari masalah-masalah sosial seperti ini,” ujarnya kepada Okenews.

Anies menyatakan, akan menginstruksikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk lebih melakukan pengawasan terhadap apartemen-apartemen di Jakarta agar pengembangnya menjalani Pergub 132/2018 tersebut. Karena itu pergub itu sangat penting untuk dilaksanakan.

“Nanti akan kita dorong lebih jauh lagi,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, polisi menangkap 133 orang dalam penggerebekan kasino di Apartemen Robinson, tapi baru 91 orang terkait RBS29 ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa dan ditemukan bukti yang cukup keterlibatannya dalam perjudian.

Kasino di Apartemen Robinson diketahui baru beroperasi selama tiga hari. Namun, keuntungan alias omzet dari perjudian dalam sehari mencapai Rp700 juta.

“Setiap harinya keuntungannya sekitar Rp 700 juta. Kita masih akan lakukan pemeriksaan mendalam terkait ini,” kata Argo. (ira)

 

Wawako Tantang Kehadiran Askopindo Terdepan di Kota Bekasi

KOTA BEKASI, Suara Minang – Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik berdirinya organisasi profesi dibidang konstruksi, Asosiasi Konstruksi dan Pemborong Indonesia (Askopindo) sekaligus menantang kemunculannya untuk terdepan dalam beroganisasi di tengah masyarakat terutama di Kota Bekasi.

“Mudah-mudahan Askopindo menjadi yang terdepan dan terpercaya mengedepankan jiwa-jiwa positif dan patriotisme dalam mengembangkan diri di tengah masyarakat,” kata Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto dalam sambutannya pada acara Pelantikan dan Orientasi Pengurus BPC Askopindo Kota Bekasi 2019-2024 di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu sore (7/9/19).

Sebagai pelaksana pemerintahan di wilayah Kota Bekasi, Tri mengatakan kehadiran oranisasi profesi seperti ini positif bagi perkembangan dan pembangunan. “Saya selaku Wakil Walikota menyambut baik kehadiran Askopindo, semakin banyak organisasi, semakin banyak usaha yang ingin terlibat dalam mengisi pembangunan ini semakin baik. Kenapa, karena makin banyak yang terlibat akan membuat semua makin terbuka dan tidak ada lagi untuk monopoli,” ujarnya.

Wawako menambakan, di era keterbukaan sekarang tidak ada lagi batasan dalam mendapatkan kesempatan berusaha tetapi semua tergantung pada kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap orang maupun organisasi dan perusahaan tersebut.

“Mana yang mampu dan kuat sesuai dengan ketentuan ketentuan disilahkan. Oleh karena itu peningkatan kapasitas dan kemampuan diperlukan terus yang bisa dimainkan oleh organisasi. Jadi, tidak hanya pelantikan tetapi setelah itu apa programnya jangan hanya pelantikannya saja pergantian jabatan yang lama dan baru tetapi ditengahnya kosong,” tandasnya.

Pemahaman mengenai organisasi dan pekerjaan diperlukan, kata Tri karena semuanya memerlukan pengembangan untuk perubahan. “Kalau kita tidak demikian akan mudah timbul pandangan negatif mengatakan kok pemerintah begitu, (misalnya) menangkan seseorang kenapa padahal ketidakmampuannya tadi yang kurang. Jadi memang dituntut pemahaman dan bekerja keras kemudian mampu mengimplementasikannya,” ujarnya.

Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Askopindo Kota Bekasi Mariyam Rahmawati pun merespon dengan mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan memberikan sesuatu yang berbeda di tengah publik.

“Kita ingin memberikan warna yang baru artinya konstruksi tak hanya untuk mereka yang bergerak di bidang konstruksi tetapi juga di luar itu sehingga skopnya menjadi lebih luas di Kota Bekasi.  Tujuan adalah untuk mewujudkan Askopindo yang profesional dan berdaya saing tinggi berkesinambungan di bidang jasa pelaksana konstruksi dalam rangka menghidupkan dunia usaha di wilayah ini,” ucap Mariyam.

Askopindo Kota Bekasi dibentuk berdasarkan surat mandat BPD Askopindo Jabar dengan Nomor SM 22 /Askopindo-JB/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019. Mariyam mengharapkan Askopindo Kota Bekasi ini dapat mendorong profesi konstruksi untuk berdaya saing dalam kiprahnya di tengah persaingan yang tinggi.

“Askopindo akan dorong pengusaha jasa di bidang konstruksi ini untuk berdaya saing kuat sehingga kiprahnya semakin nyata dalam berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu, kami mendorong anggota untuk memanfaatkan setiap peluang usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan maju bersama bagi anggotanya dan menderita bersama pula,” kata dia.

Hadir pada pelantikan Askopindo Kota Bekasi, Manager Ekskutif LPJK Jabar M Taufik, Ketua Umum BPP Askopindo Syarifudin Tahir, Ketua BPD jabar Wida Dahlia, Sekjen LPRI Ikbar Daud Hutapea dan Ketua DPD Takonas dan ketua DPD jabar Yadi Kusmayadi serta pengurus cabang Askopindo daerah lain di antaranya Kabupaten Bogor, Karawang dan Cilegon. (ida)

 

 

Enam Langkah Strategis Pemerintah dan Bank Indonesia Mengakselerasi Penguatan Industri Manufaktur

JAKARTA, Suara Minang – Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati enam langkah strategis mengakselerasi penguatan industri manufaktur Pemerintah dan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK untuk memperkuat kinerja industri manufaktur. langkah itundiambul untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.

Siaran pers Kementerian Perekonomian yang diterima Koran Suara Minang mengungkapkan, kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) pada 4 September 2019 bertema, Pengembangan Industri Manufaktur untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi secara Berkelanjutan dan Inklusif, di Jakarta.

Enam langkah strategis dimaksud, (1) Meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur, seperti Pelabuhan Patimban dan pendukungnya. (2) Mendukung peningkatan iklim investasi melalui sistem perizinan dengan mengimplementasikan Online Single Submission (OSS) versi 1.1. (3) Mendukung harmonisasi regulasi dan program kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri, antara lain melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan super deductible tax dan penerbitan penyempurnaan ketentuan pendukung Kendaraan Ramah Lingkungan.

Selanjutnya (4) Mendukung kelancaran sistem pembayaran melalui (i) perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk perdagangan internasional dengan dua negara mitra; (ii) perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk investasi (Malaysia, Thailand); serta (iii) pengembangan sistem pembayaraan melalui perluasan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan peluncuran Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS).

Lalu, (5) Mendorong pembiayaan melalui pembiayaan yang berwawasan lingkungan (green financing) melalui pelonggaran loan to value (LTV) dan uang muka, serta pelebaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan perluasan cakupan komponen sumber funding. Dan, (6) Mendukung promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur melalui (i) fasilitasi negosiasi untuk menjadi pemasok brand global; (ii) percepatan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement / IA-CEPA) dan negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement / IEU￾CEPA); (iii) pemanfaatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Chili (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement/ IC-CEPA); (iv) penyelenggaraan West Java Investment Summit (IRU-RIRU-GIRU); dan (v) pameran, misi dagang, serta business matching, antara lain Trade Expo Indonesia di Jakarta.

Dikemukakan, rakorpusda juga menyepakati strategi pengembangan industri manufaktur yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan yang didukung keterlibatan aktif pelaku industri. Fokus pengembangan produk dimulai pada industri otomotif, tekstil & produk tekstil (TPT), dan alas kaki, serta industri lainnya yang mendukung pengembangan produk-produk di industri tersebut. Pengembangan juga dilakukan dengan memastikan integrasi pembangunan antarkawasan yang sesuai dengan keterkaitan produk yang menjadi fokus, antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Selatan.

Kesepakatan tersebut diambil setelah Rakorpusda melakukan asesmen prospek dan tantangan industri manufaktur, serta menyepakati strategi percepatan pengembangan ke depan. Hasil asesmen memperkuat keyakinan bahwa penguatan industri manufaktur perlu terus ditempuh. Hal ini mempertimbangkan peran strategis sektor ini yang memiliki hubungan yang panjang dan kuat dengan berbagai sektor ekonomi lain, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung perbaikan neraca transaksi berjalan Indonesia.

Sebagai rangkaian kegiatan, rakorpusda diawali pelaksanaan seminar nasional yang mengambil tema “Peningkatan Interlinkage Antar Sektor untuk Mendukung Pengembangan Industri Otomotif, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), dan Alas Kaki”.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program sinergi dalam rangka memperkuat kinerja industri manufaktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif yang menjadi kesepakatan bersama.

sedangkan, rakorpusda diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Gubernur Bank Indonesia, dan dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, pejabat Menteri Keuangan, pejabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pejabat kementerian/lembaga lainnya, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi yang merupakan basis industri manufaktur nasional, yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan Gubernur Provinsi Jawa Timur. ida

Berkembang Pesat, 2025 Nilai Ekonomi Digital Indonesia Diproyeksikan 100 Dolar AS

JAKARTA, SUARAMINANG.com – Perekonomian digital di Indonesia berkembang pesat seiring perkembangan ekonomi digital dunia, yang tercermin dari jumlah pengguna smartphone dan internet yang terus berambah dari tahun ke tahun. Tercatat, pada 2018 pengguna smartphone sudah mencapai 133% dari populasi, dan pengguna internet sudah mencapai 56% dari populasi.

“Hal ini menunjang perkembangan dari ekonomi digital di nusantara ini. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan meningkat pesat pada 2025 di mana nilai pasarnya akan mencapai 100 miliar dolar AS,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution  yang menjadi keynote speech pada pembukaan Indonesia Fintech Forum 2019 di Jakarta, Rabu (4/9/19).

Kemenko Perekonomian Darmain mengatakan, dalam industri keuangan, adopsi teknologi terjadi begitu masif sehingga dapat mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Pada ujungnya, dengan beragamnya produk dan layanan fintech diharapkan dapat mempercepat terwujudnya inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Perkembangan fintech di Indonesia sendiri sangat pesat dalam beberapa tahun ini, khususnya fintech pembayaran dan pinjaman (lending). Dari data statistik OJK, sampai Juni 2019 terdapat 113 fintech lending terdaftar. Angka ini meningkat dari 87 fintech lending di akhir 2018. Sedangkan, data BI menunjukkan terdaftar 58 fintech pembayaran di Agustus 2019, dibandingkan hanya 45 fintech pembayaran di Desember 2018,” bebernya.

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat besar di Indonesia, maka itu kebutuhan mereka akan adanya layanan fintech keuangan khususnya lending masih tinggi pula. Berdasarkan studi oleh PWC (2019) tentang fintech lending, disimpulkan bahwa akumulasi pinjaman dari fintech lending mencapai lebih dari Rp200 triliun di akhir 2020.

“Kantor Kemenko Perekonomian menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk itu (saya sarankan) paling mudah untuk startup (fintech) masuk ke sana, kemudian bisa diorganisir petani atau peternaknya dalam penyaluran KUR tersebut. Di sini tingkat survival-nya tinggi, daripada masuk ke bidang lain,” ungkap Darmin.

Perkembangan fintech ke depannya, tentunya tidak bisa lepas dari beberapa tantangan, seperti fenomena winner takes all seperti yang terjadi pada perkembangan e-commerce sejauh ini, adanya kemungkinan penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan, serta risiko pencucian uang.

“Jadi, diperlukan ekosistem yang baik antara lembaga keuangan dan regulator. Dalam hal ini, regulator harus memahami lansekap, ekosistem, dan dinamika industri fintech terlebih dahulu, sebelum mengeluarkan kebijakan dan peraturan,” ujarnya mengingatkan.

Regulator, tambah Darmin, juga harus menjalankan risk management yang bagus guna memberikan ruang bagi perusahaan fintech untuk berinovasi. “Di sini risk management sebaiknya tidak terlalu longgar ataupun ketat, sehingga inovasi tetap akan berjalan,” pintanya.

Secara global, perkembangan Ekonomi digital dalam bentuk financial technology (fintech) makin menjadi penyokong bagi perekonomian dunia, melalui mekanisme penciptaan pekerjaan baru (job creation) di masa mendatang. Meskipun sedang terjadi situasi volatile di perekonomian global yang antara lain disebabkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, lalu penurunan harga komoditas yang diikuti dengan depresiasi mata uang Yuan.

Hingga 2016, ekonomi digital berkontribusi sekitar 22% terhadap perekonomian global. Sementara, di Asia Tenggara, kontribusi ekonomi digital terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) juga semakin meninggi, yaitu 2,8% di 2018 menjadi 8% di 2025. ida

 

Selama 13 Tahun LPDB Salurkan Dana Rp 9,3 Triliun

JAKARTA, Suara Minang – Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo menyatakan, sepanjang usinya memasuki 13 tahun LPDB berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar Rp9,3 triliun. Dana tersebut telah disalurkan melalui 4.331 mitranya di seluruh Indonesia.

Braman Setyo mengatakannya dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 LPDB-KUMKM di Ancol, Jakarta Utara yang dilansir Garudanews.id, dari total dana bergulir yang disalurkan itu telah dinikmati oleh 1,02 juta pelaku UMKM. Setidaknya melalui kreditnya tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja hingga 1,85 juta orang di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan kapasitas yang ada tersebut dapat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang melalui unit-unit UMKM.

“LPDB ini jadi satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang ditugasi menyalurkan dana bergulir pada pelaku usaha di Indonesia. Tentu ada gelombang baik positif atau negatif. Ini akan menjadi semangat kita untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Braman Setyo

Dijelaskan Braman, untuk tahun ini, LPDB menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,5 triliun. Hingga akhir Agustus 2019 dana yang telah tersalurkan sekitar Rp 807 miliar. Demi meningkatkan penyalurannya, LPDB-KUMKM terus menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia dan Lembaga Penjamin seperti Jamrida/Jamkrindo/Askrindo.

Selain itu, lanjut Braman Setyo, pihaknya juga menjalin sinergi dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir dan perusahaan teknologi keuangan (fintech). Bahkan pihaknya juga menggandeng Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Braman Komitmen untuk terus membuat terobosan dan sekaligus mempermudah proses penyaluran dana bergulirnya agar dapat dinikmati lebih banyak pelaku usaha.

“Kita ada slogan sebagai lembaga yang tercepat, nah itu di dalam pelayanannya, kita ingin itu terwujud dengan bagus. Mulai saat ini sudah kita coba, jika dokumen atau proposal yang masuk LPDB sudah benar dan lengkap, saya yakin bisa 21 hari dana tersebut sudah dapat kita cairkan,” pungkasnya. (ril)